INFORMASI
BAGI INVESTOR

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), keputusan untuk membayar dividen mengacu pada ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan serta persetujuan Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan rekomendasi Direksi Perusahaan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan jika Perusahaan mencatatkan laba bersih positif. Anggaran Dasar Perusahaan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan syarat pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perusahaan menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur ataupun menghambat kegiatan usaha Perusahaan. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perusahaan setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perusahaan. Jika pada akhir tahun buku Perusahaan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan wajib dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perusahaan. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut, Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perusahaan.

Dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Perusahaan dari waktu ke waktu, Perusahaan berencana untuk membayar dividen tunai kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

Besaran dividen yang akan dibagikan bergantung pada laba Perusahaan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tetap memperhatikan tingkat kesehatan keuangan Perusahaan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perusahaan untuk menetapkan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan.

Setelah Penawaran Umum Perdana, manajemen Perusahaan berkomitmen untuk membagikan dividen tunai sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari laba bersih tahun berjalan Perusahaan setelah penyisihan cadangan wajib, dimulai pada tahun buku 2023, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, dengan tetap memperhatikan tingkat kesehatan keuangan Perusahaan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perusahaan untuk menetapkan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan.

Penetapan besaran dan pembayaran dividen atas saham-saham ini akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perusahaan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain laba ditahan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan, dan kebutuhan kas Perusahaan.